Skip to content

AMDAL INDUSTRI DAN PENEGAKAN HUKUM

November 27, 2011

AMDAL INDUSTRI DAN PENEGAKAN HUKUM

AMDAL Industri adalah  undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup menerapkan filter yang ketat untuk setiap kegiatan atau usaha yang memperburuk kondisi lingkungan.

Kawasan industri banyak menghasilkan limbah buagan yang beracun. Bila limbah ini dibuang tanpa diolah terlebih dahulu maka berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Agar dapat izin untuk beroprasi maka kawasan industri harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, salah satunya adalah kewajiban untuk melakukan studi AMDAL.

AMDAL yang diperuntukkan untuk satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi.

Sesuai PP No.27 tahun 1999, AMDAL merupak kajian mengenai dampak besar dan penting pada lingkungan hidup, yang dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha dan atau kegiatan.

Adapun yang akan dikaji ketika melakukan proses AMDAL adalah aspek fisik-kimia, sosial-budaya sosial-ekonomi, ekollogi dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan.

Studi AMDAL bagian dari studi kelayakan suatu usaha atau kegiatan sekalligus menjadi syarat keluar tidaknya ijin usaha. Hal ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan yang akan mengeluarkan izin usaha dapat mengawasi pelaksaan AMDAL agar sasaran perlindungan lingkungan hidup yang diharapkan tercapai.

Dengan AMDAL, akan dapat diketahui lebih jelas dampak usaha atau kegiatan yang bersangkutan terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun positifnya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif serta mengembangkan dampak positifnya.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan besar dan pentingnya dampak, antara lain:

  • Potensi jumlah manusia yang mungkin akan terkena dampak
  • Perkiraan luas wilayah penyebaran dampak
  • Perkiraan lama dan intensitas berlangsungnya dampak
  • Jumlah komponen lingkungan hidup yang terkena dampak
  • Sifat kumulatif dampak
  • Berbalik tidaknya dampak

 

PENEGAKAN HUKUM

Pembangunan berwawasan lingkungan tidak boleh hanya menjadi slogan saja, karena itu perlu penegakan hukum setiap pelaku maupun masyarakat yang melanggarnya.

AMDAL salah satu proses penegakan hukum secara administratif selain hukum perdata dan hukum pidana.

Masyarakat dan LSM, Lembaga Legislatif, Akademisi, serta kalangan pengusaha perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, maupun pengawasan dan evaluasi AMDAL sehingga pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan benar-benar dijalankan.

 

SUMBER:

http://www.anneahira.com/amdal-industri.htm

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: